PANGRIPTA

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PASURUAN

Achmad Miftahul Khoiri, Ulfa Binada, Bahagia Nastiti — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan yang diakibatkan oleh Covid-19 menuntut strategi efektif dari pemerintah daerah setempat. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji apa saja strategi untuk mengentaskan kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan serta bagaimana dampak dari strategi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan strategi program pengentasan kemiskinan melalui koordinasi dengan masing-masing dinas terkait, misalnya program menurunkan beban pengeluaran dan penguatan ekonomi kreatif oleh Dinas Sosial dan Dinas Koperasi yang diidentifikasi menjadi program yang cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga menemukan bahwa identifikasi kelompok sasaran merupakan komponen prasyarat keberhasilan program pengentasan kemiskinan, serta perlu adanya peran lebih dari stakeholder untuk meningkatkan keefektifitasan program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, Program yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan secara optimal dengan diiringi peran stakeholders untuk meningkatkan efektivitas program untuk mengentaskan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

ANALISIS KETERKAITAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI ANTAR WILAYAH DI JAWA TIMUR

Akhmad Amirudin, Amalia Rahmawati, Yahya Fahmi — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Reformasi birokrasi merupakan upaya dasar manajemen yang diharapkan akan membawa hasil yang baik dalam perubahan sistem dan struktur. Reformasi birokrasi yang efektif bergantung pada informasi melalui jaringan komunikasi interpersonal. Sebagian besar penelitian sebenarnya telah mempelajari struktur dan pentingnya penyampaian layanan publik, namun mengabaikan keterkaitan interaksi antara anggota jaringan. Padahal meningkatnya kompleksitas dalam manajemen publik telah menghasilkan pertumbuhan jaringan aktor yang beroperasi secara saling bergantung, secara bersama-sama menghasilkan layanan publik. Selain itu pengalaman empiris proses reformasi birokrasi beberapa negara juga mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi terutama dipengaruhi oleh interaksi politik birokrat dan politisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam indeks reformasi birokrasi. Metode analisis yang digunakan adalah autokorelasi spasial. Hasil analisis menunjukkan terdapat keterkaitan beberapa wilayah di Jawa Timur dalam indeks reformasi birokrasi. Yaitu Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018, Kabupaten Sampang tahun 2018, serta Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sampang tahun 2020. Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018-2022 terus meningkat, walaupun belum signifikan. Oleh sebab itu upaya peningkatan indeks reformasi birokrasi harus terus dilakukan.

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Suhartono Winoto, Rani Auliawati Rachman, Tommy Anggriawan — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Good Governance merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui interpretasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mendeteksi tindaklanjut terhadap temuan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji dokumen resmi Pemerintah Daerah yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntabilitas kinerja yang digambarkan melalui peningkatan kualitas pengawasan internal dan kapabilitas APIP yang berada pada level 2. Selain itu, masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam pelaporan kinerja dan capaian kinerja yakni keterbatasan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

ANALISIS PENDIDIKAN SEBAGAI URUSAN PRIORITAS DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG

Muhammad Taufiq, Ria Fitriani, Durratun Nashihah — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, berkarakter, dan berdaya saing global. Terlepas dari nilai IPM Kota Malang yang tinggi, Kota Malang masih belum dapat terbebas dari sejumlah permasalahan dalam bidang pendidikan. Permasalahan yang beragam, mulai dari belum meratanya kesempatan dan partisipasi belajar, belum maksimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, hingga kurangnya jumlah tenaga pendidik untuk kaum disabilitas menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan. Atas dasar tersebut, pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah di Kota Malang sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini bermaksud menganalisis pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kota Malang yang ditinjau berdasarkan sudut pandang praktis, teoritis, dan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data literature, document, dan legal review untuk mengkaji dan menganalisis pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Malang masih menemui sejumlah permasalahan dan oleh karena itu penetapan pendidikan sebagai urusan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang sudah tepat dan sejalan dengan konstitusi serta RPJMN maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang.

KAJIAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG

Oscar Radyan Danar, Gita Zulfie Ramadhani, Tommy Anggriawan — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah selaku sektor publik mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian good governance. Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dapat dimaknai sebagai instrumen evaluasi pencapaian pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut melahirkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan landasan hukum yang bermula pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 landasan hukum ini diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No.29 tahun 2014. Pelaksanaan penilaian SAKIP dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah Kota Malang sebagai sebagai salah satu wilayah Jawa Timur, dengan populasi masyarakat yang padat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji situs resmi pemerintah daerah dan literatur lainnya. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan hasil SAKIP Kota Malang mendapat hasil yang memuaskan dengan predikat A. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah

MENINGKATKAN NILAI AKUNTABILITAS MELALUI PEMBANGUNAN DAERAH TEMATIK

Yoki Tulus Sabtian, Akil Fitra Sholakodin, Durratun Nashihah — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Reformasi birokrasi memuat area perubahan manajemen SDM aparatur yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi efektif dan efisien. Peneliti akan mengulas secara mendalam terkait mekanisme dan hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam melakukan siasat pembangunan ketika sebelum dan saat pandemi, dan capaian kinerja pasca masa pemulihan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada upaya peningkatan nilai SAKIP daerah melalui pembangunan daerah tematik. Pembangunan daerah tematik disesuaikan dengan potensi daerah dan program unggulan daerah, dimana kabupaten ngawi fokus pada potensi daerah yaitu pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan siasat pembangunan sebelum dan saat pandemi, capaian kinerja pasca masa pemulihan ekonomi daerah, dilihat dari tiga sektor yaitu Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian, dengan hasil pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pencapaian yang fluktuatif

ANALISIS PROGRAM INFRASTRUKTUR KOTA MALANG

Damas Dwi Anggoro, Ima Kumalasari, Durratun Nashihah — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Infrastruktur kota menjadi dasar penunjang untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Perencanaan ruang yang terkendali dan terkoordinir dengan baik memberikan kualitas ruang yang memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat. Setidaknya dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang besar, masih menyisakan beragai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang berdasarkan tinjauan Value for Money dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus namun untuk memperdalam permasalahan maka analisis data yang digunakan mengacu pada konsep Value for Money. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil pengukuran kinerja dari sisi ekonomis menunjukkan keseluruhan program menunjukkan hasil yang ekonomis, yang ditandai dengan terlaksananya penghematan pada masing-masing program; (2) Hasil pengukuran kinerja yang ditinjau dari sisi efisiensi menunjukan hasil yang efisien, walaupun terdapat 3 program yang meliputi program yang tingkat outputnya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak menjadi hambatan untuk mencapai tingkat efisiensinya (3) Hasil pengukuran kinerja yang ditinjau dari sisi efektifitas menunjukkan hasil bahwa hanya terdapat 3 indikator capaian hasil yang dapat dikatakan efektif, yang mana menjadi menarik ketika dilakukan pengukuran namun ketujuh program tidak mencapai sasaran efektivitas.

PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KOTA MALANG TAHUN 2021

Bidang Penelitian dan Pengembangan — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Pengukuran Indikator Program Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Malang bertujuan sebagai tolak ukur Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan program baru yang terdapat dalam periode Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Adanya penyesuaian program dan target pada RPJMD Kota Malang terbaru, artinya dibutuhkan peta transisi program masing-masing urusan dari bentuk program yang lama ke program yang baru. Bidang ekonomi merupakan salah satu perwujudan misi Rancangan Peraturan Derah Perubahan RPJMD Kota Malang nomor 2 yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pengukuran indikator program pembangunan bidang ekonomi meliputi pengukuran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan infrastruktur ekonomi serta evaluasi target dan capaian pembangunan pada urusan kegiatan ekonomi Kota Malang. Analisa yang digunakan ialah analisa indikator pembangunan ekonomi dan evaluasi target capaian program bidang ekonomi. Pada tahun 2020, terdapat sebesar 67% indikator program ekonomi yang telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas sangat tinggi oleh masing-masing perangkat daerah. Indikator tersebut telah diwujudkan dengan berbagai kegiatan dan realisasi yang telah melebihi target.

PENGUKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF KOTA MALANG TAHUN 2021

Bidang Penelitian dan Pengembangan — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kota malang mempunyai potensi 16 subsektor ekonomi kreatif yang meliputi arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fesyen, aplikasi dan game developer, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan dan seni rupa. Tujuan Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kota Malang Tahun 2021 yaitu mengukur angka PDRB ekonomi kreatif tahun 2020, melakukan forecasting angka PDRB ekonomi kreatif sebagai capaian tahun 2021, menghitung pertumbuhan angka ekonomi kreatif tahun 2020, menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh tahun 2020 dan forecasting 2021 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan secara ilmiah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur PDRB menggunakan pendekatan produksi dan pendekatan deflasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk memprediksi forecasting yaitu Weighted Moving Average. PDRB ekonomi kreatif Kota Malang tahun 2020 sebesar Rp.7.267,43 miliar (ADHB) dan Rp.5.374,5 miliar (ADHK). Hasil pengukuran pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kota Malang pada tahun 2020 diperoleh nilai -8,85 persen yang mengalami penurunan dari hasil pengukuran tahun sebelumnya dikarenakan pelaku usaha ekonomi kreatif terdampak pandemi Covid-19.

PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA MALANG TAHUN 2021

Bidang Penelitian dan Pengembangan — Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. IKLI dapat menjadi suatu alat untuk mengetahui gambaran perspektif masyarakat secara obyektif terkait layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator yang digunakan dalam pengukuran IKLI Kota Malang tahun 2021 meliputi ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, dan kontribusi terhadap perekonomian. Tujuan Penyusunan IKLI Kota Malang tahun 2021 yaitu untuk mengukur capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2021, menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2021 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan, mengkomparasikan capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2021 dengan hasil forecasting capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2018-2023, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan pada hasil review capaian dan target/sasaran indeks kepuasan layanan infrastruktur, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Malang berdasarkan hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Importance Performance Analysi, Gap Analysis, dan analisis PGCV. Hasil pengukuran IKLI Kota Malang pada tahun 2021 diperoleh nilai 4,23 yang mengalami peningkatan dari hasil pengukuran IKLI tahun sebelumnya.