KAJIAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG
DOI:
https://doi.org/10.58411/p9ypnc49Keywords:
SAKIP, Good Governance, Kinerja instansiAbstract
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah selaku sektor publik mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian good governance. Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dapat dimaknai sebagai instrumen evaluasi pencapaian pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut melahirkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan landasan hukum yang bermula pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 landasan hukum ini diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No.29 tahun 2014. Pelaksanaan penilaian SAKIP dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah Kota Malang sebagai sebagai salah satu wilayah Jawa Timur, dengan populasi masyarakat yang padat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji situs resmi pemerintah daerah dan literatur lainnya. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan hasil SAKIP Kota Malang mendapat hasil yang memuaskan dengan predikat A. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
Downloads
References
Ali, M., 2015. Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective. Dialogue (Pakistan), 10(1).
Arjuna dan A.M.Putri. 2019. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika. 9(2): 223-232
Asmawanti, D., A.M. Sari, V.Fitranita dan I.O.Wijayanti. 2020. Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation. 5(1):85-94
Aziz, F.N dan S.B.Rahmadani. 2019. Akuntabilitas Dispendukcapil dalam Meningkatkan Pelayanan E- KTP di Kota Malang. Prosiding Simposium Nasional. 764-787.
Cahyani, A.G. , Y.Cikusin dan H. Anadza. EFISIENSI LAYANAN SAMBAT ONLINE DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KOTA MALANG. Jurnal Respon Publik. 15(8):1-5
Cárcaba, A., González, E., Ventura, J. and Arrondo, R., 2017. How does good governance relate to quality of life?. Sustainability, 9(4), p.631.
Elahi, K.Q.I., 2009. UNDP on good governance. International Journal of Social Economics.
Gisselquist, R.M., 2012. Good governance as a concept, and why this matters for development policy (No. 2012/30). WIDER Working Paper.
Kartiningsih, Eka Diah. Panduan Penyusunan Studi Literatur. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto. 2015
Januar, M.A dan A.R. Hendrowati. 2014. Kajian Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Kota Malang. Jurnal pangripta. 1(1):1-14
Mariandini, L.F., G.Irianto dan Nurkholis. 2018. Institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang. Jurnal economia.14(1):16-38
Maryam, S.N. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 6(1): 1-18
Muhammad, I dan D. Rahmawati. 2016. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kotalama Kota Malang. Jurnal Teknik ITS. 5(2): 188-191
Murdi,H dan A. Putri. 2020. FAKTOR – FAKTOR Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh. Jurnal Ekonomi. 23(1):50-66.
Nag, N.S., 2018. Government, governance and good governance. Indian Journal of Public Administration, 64(1), pp.122-130.
Pratiwi, D.A. and Sari, M.E.P., 2017. An analysis of good governance in the public service sector of Batam. Journal of Techno-Social, 9(1).
Risalbi, H.H., Y. Cikusin dan Hayat. 2021. Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. Nakhoda:Jurnal Ilmu pemerintahan. 20(01):93-105
Rohman, A., Y.S.Hanafi dan W.T. Hardianto, 2019. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Reformasi. 9(2): 153-160
Rosliyati, Ati. 2014. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. 1(2):66-79.
Setia, M.S., A.Halim dan S.Wahyu.S. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Malang. 7(1):1-10
Shields, B.P., Moore, S.A. and Eagles, P.F., 2016. Indicators for assessing good governance of protected areas: insights from park managers in Western Australia. Parks, 22(1), pp.37-50.
Sumarni, N., S.Muchsin dan R.W.Sekarsari. 2019. Pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Jurnal Respon Publik. 13(6):46-51
Sunardi, N. 2019. Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018. Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma. 2(3):48-61
Thahir, H.K., A.T.Poputra, J.D.L. Warongan. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Accountability. 5(2): 37-51
Widodo, N. 2016. Pengembangan E-government di Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan smart city (studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP).2(4):227-235
Yusaviera, N.A.J., H.Farodis, dan Y.A. Fajrin. 2020.Kajian Yurids Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis. Jurnal Cakrawala Hukum. 11(2):202-210
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Oscar Radyan Danar, Gita Zulfie Ramadhani, Tommy Anggriawan (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
